Penggunaan ADD di Desa Barungkersap Diduga Dijadikan Proyek Kotor Kades

KARO - Penggunaan anggaran dana desa (ADD) untuk membangun desa di Desa Barungkersap, Kecamatan Munte, diduga dijadikan proyek 'Kotor' kepala desa.

Pasalnya, sejumlah proyek pembangunan fisik dan sumber daya masyarakat desa, dituding sengaja 'Dimonopoli' karena tidak melibatkan masyarakat.

Baca juga: Rachmat Gobel: Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Bisa Perkuat Pangan Gorontalo

Menurut sejumlah warga yang enggan menyebut namanya, Kamis (06/02-2025) mengatakan, sejak Tobat Peranginangin menjabat sebagai kepala desa. Masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk berswadaya dalam pembangunan.

Baca juga: Puluhan Tahun Desa Liang Melas di Karo Terisolasi, Kini Dikunjungi Jokowi

Bahkan, sejumlah proyek yang dibangun sudah 'Kupak-kapik'. Karena tidak sesuai dengan spesifikasi rencana anggaran biaya (RAB).

Bahan material sengaja dikurangi, demi mencari keuntungan untuk memperkaya diri. Mirisnya lagi, istri kades juga turut menjadi aparat desa.

Baca juga: Bawa Berkah Ramadhan, Puan Maharani Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Warga Desa Giriwono

"Istrinya saja dikasih jabatan sebagai kaur. Jadi dia duanyalah yang mengatur semua anggaran. Mulai dari kegiatan proyek, kami tidak pernah dilibatkan. Intinya kades tidak transparan, " ujarnya.

Baca juga: Pembangunan Perbaikan Jalan Desa Liang Melas Berbiaya Rp.164,8 Miliar Dari APBN

Bayangkan saja, tambahnya lagi, pernah juga ada pengadaan untuk obat pencegah lalat buah. Itupun kades sendiri yang buat, asal muasal obatnya masayarakat tidak tahu.

"Obat cairnya itu sudah diisinya didalam botol Aqua dan digantungkan disepanjang pagar jalan. Jadi kita masyarakat gak tahu itu obat apa. Karena tidak ada label dibotolnya dan disosialisasikan, " bebernya diamini rekannya.

Baca juga: Pemko Batam Apresiasi Peresmian Kampung Pancasila yang Digagas TNI

Dikatakannya, sejumlah proyek seperti pengerasan jalan (Telford), parit dan rabat beton yang baru dibangun sudah 'Kupak-kapik. Ada juga proyek pembukaan jalan di tahun anggaran 2022. Pembangunnya malah baru dikerjakannya di tahun 2024 ini.

"Jadi kami minta, aparat penegak hukum segera turun ke desa. Camat juga harus mengevaluasi jabatan istrinya sebagai kaur. Apakah itu menyalahi aturan atau seperti apa, " ketusnya.

Ia juga berharap, agar wartawan dapat turun langsung ke desa untuk melihat semua proyek yang ada di desa. "Kami menduga, anggaran dana desa yang dikelolanya telah disalahgunakan untuk memperkaya diri, " ungkapnya mengakhiri.

(Anita Theresia Manua)

Baca juga: Pasca Penutupan TMMD Ke-110, Kodim 0209/LB Laksanakan Pemeliharaan Badan Jalan Yang Longsor